Psikologi hukum | Apa itu, Ciri, Sejarah, Contoh, Pentingnya

Ketika kita berbicara tentang psikologi hukum, kita memasuki sebuah bidang yang menggabungkan dua disiplin ilmu yang sangat menarik dan kompleks. Psikologi hukum adalah cabang ilmu yang mengaplikasikan prinsip-prinsip psikologi dalam konteks sistem hukum dan peradilan. Mari kita jelajahi lebih dalam tentang bidang yang fascinasi ini…

Pendahuluan

Psikologi hukum merupakan bidang interdisipliner yang menggabungkan pengetahuan dari psikologi dan hukum untuk memahami, memprediksi, dan menganalisis perilaku manusia dalam konteks hukum. Bidang ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pemahaman tentang motivasi pelaku kejahatan hingga proses pengambilan keputusan dalam persidangan.

Psikologi hukum merupakan salah satu dari beberapa disiplin ilmu yang ada dimana pengetahuan psikologis tentang perilaku manusia diterapkan pada permasalahan yang berkaitan dengan hukum. Psikologi perkembangan, psikologi komunitas, psikologi sosial, dan psikologi kognitif merupakan subspesialisasi dalam bidang psikologi dan hukum. Namun mungkin bidang pekerjaan yang paling dekat dengan psikologi hukum adalah psikologi forensik.

Apa itu psikologi hukum?

Merupakan cabang hukum yang bertugas mempelajari, menjelaskan, mengevaluasi, mencegah, memberikan nasehat dan menangani berbagai fenomena psikologis dan perilaku yang berkaitan dengan perilaku hukum masyarakat.

Memahami Dasar-dasar Psikologi Hukum

Untuk memulai, mari kita eksplorasi dasar-dasar psikologi hukum. Psikologi hukum berfokus pada aplikasi teori dan metode psikologi dalam sistem hukum. Ini mencakup pemahaman tentang bagaimana individu berinteraksi dengan hukum, baik sebagai pelaku kejahatan, korban, saksi, maupun penegak hukum.

Psikologi hukum membantu kita memahami mengapa seseorang melakukan tindak pidana, bagaimana saksi mengingat dan melaporkan kejadian, serta bagaimana juri membuat keputusan. Pemahaman ini sangat penting dalam meningkatkan efektivitas dan keadilan sistem hukum.

Peran Psikologi dalam Proses Peradilan

Salah satu aspek penting untuk dipertimbangkan adalah peran psikologi dalam proses peradilan. Psikologi memainkan peran krusial dalam berbagai tahap proses hukum, mulai dari investigasi hingga persidangan dan rehabilitasi.

Dalam tahap investigasi, psikologi forensik digunakan untuk membantu menganalisis tempat kejadian perkara, melakukan wawancara investigatif, dan membuat profil pelaku. Selama persidangan, ahli psikologi dapat memberikan kesaksian ahli tentang berbagai topik, seperti kehandalan kesaksian saksi mata atau kapasitas mental terdakwa.

Psikologi Kesaksian dan Memori

Aspek kritis yang perlu ditelaah lebih dalam adalah psikologi kesaksian dan memori. Memori manusia bukanlah rekaman yang sempurna dari kejadian, melainkan rekonstruksi yang dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor.

Psikologi hukum telah memberikan kontribusi signifikan dalam memahami bagaimana memori bekerja dalam konteks hukum. Penelitian telah menunjukkan bahwa kesaksian saksi mata dapat sangat tidak akurat, dan bahwa teknik interogasi tertentu dapat menyebabkan kesaksian palsu. Pemahaman ini telah menyebabkan perubahan dalam cara polisi melakukan wawancara dan bagaimana pengadilan mengevaluasi kesaksian saksi.

Etika dan Tantangan dalam Psikologi Hukum

Poin signifikan lainnya adalah etika dan tantangan dalam psikologi hukum. Sebagai bidang yang bersinggungan dengan hak dan kebebasan individu, psikologi hukum menghadapi berbagai dilema etis.

Salah satu tantangan utama adalah menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Misalnya, dalam kasus evaluasi risiko kekerasan, psikolog harus menyeimbangkan hak privasi individu dengan kebutuhan untuk melindungi masyarakat. Selain itu, ada juga tantangan dalam memastikan objektivitas dan menghindari bias dalam penilaian psikologis dalam konteks hukum.

Terdiri dari apa

Psikologi hukum merupakan bidang ilmu yang bertugas mencakup pekerjaan di bidang hukum dan hukum yang berkaitan dengan kepribadian manusia dan cara aspek-aspek tersebut berinteraksi antar manusia karena bidang-bidang tersebut saling berhubungan dalam suatu cara tertentu cara yang tidak dapat dipisahkan dalam banyak kasus. Ia juga dikenal sebagai psikologi kriminal atau hukum dan diterapkan di pengadilan dan peradilan.

Ciri-ciri psikologi hukum

Fitur utamanya adalah:

Itu terdiri dari psikologi dan hukum.
Ini dianggap sebagai ilmu manusia dan sosial.
Bidang penelitiannya adalah perilaku manusia.
Pelajari bagaimana perilaku dipengaruhi oleh keputusan pengadilan.
Merupakan bidang penelitian dan kerja psikologis yang bertujuan untuk mempelajari perilaku para pelaku hukum mengenai hukum dan keadilan.
Meliputi kajian, evaluasi, penjelasan, pencegahan dan pengobatan aspek psikologis.
Ini dibagi menjadi beberapa bidang atau bidang studi dan pekerjaan.

Asal

Kelahiran psikologi hukum dianggap terjadi melalui studi tentang interogasi yudisial yang dilakukan oleh Mckeen Cattell dari Universitas Columbia di mana jalur penelitian yang benar-benar baru diresmikan sehubungan dengan psikologi kesaksian. Bapak psikologi hukum adalah Hugo Münsterberg dengan karyanya “On the Witness Stand”, sebuah buku yang disebut-sebut sebagai awal mula psikologi hukum modern.

Sejarah psikologi hukum

Lintasan sejarah psikologi hukum dimulai pada akhir abad ke-18, di mana publikasi yang berkaitan dengan aspek psikologis kejahatan mulai didokumentasikan. Ada juga kebutuhan untuk menggunakan psikologi dalam praktik peradilan. Selama abad ke-19, kebutuhan akan ilmu-ilmu sosial untuk mendukung aktivitas peradilan telah disahkan dan pada abad ke-20, banyak kontribusi yang dinilai sebagai awal mula psikologi peradilan.

Pada tahun 1940-an, psikolog mulai mempengaruhi periklanan di persidangan, dampak praktik pendidikan pada anak-anak, periklanan di komunitas, dan pengadilan banding mulai mendukung penggunaan psikolog yang berkualifikasi dalam masalah tanggung jawab pidana.

Pada tahun 1950-an, psikolog mulai memberikan kesaksian dalam peran ahli dan pada saat itu disebut psikologi forensik atau psikolog saksi. Selama ini juga terjadi peningkatan literatur psikologi mengenai aspek hukum. Pada tahun enam puluhan, psikologi sosial berkembang sehingga memunculkan istilah kejahatan, kekacauan sosial, kekerasan dan lain-lain. Pada tahun tujuh puluhan, psikologi forensik semakin matang, dan psikologi saksi juga berkembang. Pada akhir dekade tersebut, evaluasi empiris mulai dilakukan oleh juri dengan peran psikolog sebagai saksi ahli.

Daerah penelitian

Berbagai bidang penelitian di mana psikologi hukum dapat berpartisipasi adalah sebagai berikut:

Psikologi hukum keluarga: didasarkan pada proses perpisahan dan perceraian, hak asuh, pembatalan perkawinan, perkawinan anak di bawah umur dan pengangkatan anak.
Psikologi hukum diterapkan pada anak di bawah umur: berfokus pada anak di bawah umur ketika ia dianggap nakal, dan mempelajari kemungkinan ia dididik dan diperlakukan kembali.
Psikologi diterapkan pada hukum administrasi, perdata, pidana dan perburuhan: dalam hal ini bertanggung jawab untuk bertindak sebagai ahli, kolaborator atau sebagai penasihat atau mediator pengacara.
Psikologi penjara: psikolog mempelajari orang-orang yang dipenjara untuk mencoba memahami dan menafsirkan cara mereka berada dan berperilaku. Mereka juga harus menyiapkan laporan psikologis untuk klasifikasi atau pengobatan.
Psikologi kesaksian dan juri: menerapkan pengetahuan psikologi eksperimental, dasar dan sosial untuk mempelajari kredibilitas dan kualitas kesaksian para saksi dan juri.
Psikologi korban atau viktimologi: mempelajari proses viktimisasi, profil korban, perawatan psikologis dan tindakan pencegahan.
Mediasi: dapat berfungsi sebagai alat di luar hukum untuk menyelesaikan konflik di lingkungan peradilan.
Psikologi polisi dan angkatan bersenjata: bertindak secara heterogen dalam proses seleksi dan pelatihan, mengimprovisasi keterampilan para agen dan mereka yang pada akhirnya bertugas menjaga ketertiban umum dan keselamatan warga negara.

Pelatihan

Pelatihan psikolog hukum yang benar bergantung pada kualitas studi yang dimiliki orang tersebut, dan studi ini mencakup pengetahuan teoretis dan praktis di bidang profesional hukum dan psikologi. Pelatihan harus fokus pada proses pencegahan, evaluasi, penelitian dan penjelasan proses psikologis yang terkait dengan perilaku hukum masyarakat.

Peran

Ketika seorang psikolog menjalankan fungsi hukum, ia kemudian bertindak pada tingkat forensik, yang dapat dijalankan melalui peran berbeda dalam proses yang sama, peran tersebut adalah:

Saksi: dalam hal ini psikolog bertugas mendeskripsikan peristiwa-peristiwa yang diamatinya dan juga membantu informasi terkait proses profesional yang diikuti.
Ahli : adalah tenaga profesional di bidang psikologi yang bertugas mengeluarkan pendapat mengenai pemeriksaan ekstrem yang disampaikan.
Saksi yang berkualifikasi: peran ini mengacu pada orang yang memiliki pengetahuan teknis, seperti psikolog.
Penasihat: ini adalah psikolog yang bertanggung jawab untuk memberikan nasihat kepada hakim atau pengadilan.

Apa bedanya dengan psikologi forensik?

Psikologi biasanya dikacaukan dari sudut pandang etimologis dengan istilah psikologi forensik. Meskipun memiliki beberapa jenis hubungan, keduanya tidak berlaku di area yang sama karena kedua jenis ini menjalankan fungsi yang sangat berbeda. Psikologi hukum adalah cabang yang bertanggung jawab untuk mempelajari hal-hal yang terjadi dalam sistem hukum, sedangkan psikologi forensik bertanggung jawab untuk mempelajari masalah-masalah yang berhubungan langsung dengan penjahat, keadaan mental mereka selama kejahatan dan kemungkinan orang-orang tersebut memilikinya. untuk melakukan kejahatan lain jika mereka dibebaskan.

Pentingnya psikologi hukum

Salah satu alasan utama mengapa psikologi hukum begitu penting adalah evaluasi dan diagnosis terhadap aktor-aktor yang terlibat dalam proses peradilan. Mereka mempunyai fungsi memberikan nasehat dan membimbing masyarakat dalam proses tersebut, mereka bertanggung jawab untuk melakukan intervensi dalam kasus-kasus di bidang peradilan dan merancang program untuk mencegah, merehabilitasi dan menangani berbagai jenis masalah psikologis atau perilaku yang terkait dengan proses tersebut. Mereka juga membantu memediasi konflik yang mungkin timbul dalam bidang peradilan dan mencari solusi terbaik untuk setiap kasus.

Contoh

Beberapa contohnya adalah:

Intervensi psikologis dalam bidang hukum di beberapa negara Anglo-Saxon berfokus pada studi tentang motivasi, ciri-ciri kepribadian, keterampilan yang dibutuhkan seorang petugas polisi yang baik, pemberian tanggung jawab kepada penjahat, bagaimana persepsi masyarakat, stereotip tentang minoritas, dll.
Di beberapa tempat, perhatian utama dari bidang ini adalah pada kekerasan pada masa kanak-kanak, masyarakat yang berupaya untuk mempelajari dan mencegah kekerasan tersebut, serta pada kekerasan terhadap perempuan, yang merupakan isu terkini.

Aplikasi Psikologi Hukum:

Evaluasi kompetensi mental terdakwa
Seleksi juri
Analisis kesaksian saksi mata
Penilaian risiko kekerasan
Mediasi dan resolusi konflik

Langkah-langkah dalam Proses Psikologi Hukum:

Pengumpulan data dan informasi
Analisis psikologis
Perumusan opini ahli
Presentasi temuan di pengadilan
Rekomendasi untuk intervensi atau rehabilitasi

Manfaat Psikologi Hukum:

Peningkatan akurasi dalam sistem peradilan
Pemahaman yang lebih baik tentang perilaku kriminal
Pengembangan strategi pencegahan kejahatan yang lebih efektif
Peningkatan rehabilitasi pelaku kejahatan
Dukungan psikologis yang lebih baik untuk korban kejahatan

FAQ

Apa itu Psikologi Hukum?

Psikologi hukum adalah cabang ilmu yang mengaplikasikan prinsip-prinsip psikologi dalam konteks sistem hukum dan peradilan. Ini mencakup studi tentang perilaku manusia yang berkaitan dengan hukum, proses pengadilan, dan sistem peradilan pidana.

Bagaimana Psikologi Hukum bekerja?

Psikologi hukum bekerja dengan menerapkan teori dan metode psikologi untuk memahami dan meningkatkan sistem hukum. Ini melibatkan penelitian tentang perilaku manusia dalam konteks hukum, memberikan kesaksian ahli di pengadilan, dan membantu dalam pengembangan kebijakan hukum.

Apa manfaat dari Psikologi Hukum?

Manfaat psikologi hukum termasuk peningkatan akurasi dalam sistem peradilan, pemahaman yang lebih baik tentang perilaku kriminal, pengembangan strategi pencegahan kejahatan yang lebih efektif, dan dukungan psikologis yang lebih baik untuk korban kejahatan.

Apakah ada kelemahan dalam Psikologi Hukum?

Meskipun banyak manfaatnya, psikologi hukum juga memiliki beberapa keterbatasan. Ini termasuk potensi bias dalam penilaian psikologis, kesulitan dalam menerapkan temuan penelitian ke kasus individu, dan tantangan etis dalam menyeimbangkan kepentingan individu dan masyarakat.

Bagaimana saya bisa memulai karir di bidang Psikologi Hukum?

Untuk memulai karir di bidang psikologi hukum, Anda biasanya perlu menempuh pendidikan tinggi di bidang psikologi, idealnya dengan spesialisasi dalam psikologi hukum. Banyak profesional di bidang ini juga memiliki gelar hukum atau gelar ganda dalam psikologi dan hukum.

Psikologi hukum adalah bidang yang terus berkembang dan memiliki dampak signifikan pada sistem peradilan kita. Dengan terus meningkatnya pemahaman kita tentang perilaku manusia dalam konteks hukum, kita dapat berharap untuk melihat sistem hukum yang lebih adil dan efektif di masa depan.

Referensi:

Bartol, C. R., & Bartol, A. M. (2017). Introduction to Forensic Psychology: Research and Application. SAGE Publications.
Kapardis, A. (2014). Psychology and Law: A Critical Introduction. Cambridge University Press.
Ogloff, J. R. P., & Davis, M. R. (2004). Advances in offender assessment and rehabilitation: Contributions of the risk–needs–responsivity approach. Psychology, Crime & Law, 10(3), 229-242.
Wells, G. L., & Olson, E. A. (2003). Eyewitness testimony. Annual Review of Psychology, 54(1), 277-295.
Wrightsman, L. S., & Fulero, S. M. (2005). Forensic Psychology. Wadsworth Publishing.
Loftus, E. F. (2005). Planting misinformation in the human mind: A 30-year investigation of the malleability of memory. Learning & Memory, 12(4), 361-366.
Melton, G. B., Petrila, J., Poythress, N. G., & Slobogin, C. (2007). Psychological evaluations for the courts: A handbook for mental health professionals and lawyers. Guilford Press.
Bornstein, B. H., & Greene, E. (2011). Jury decision making: Implications for and from psychology. Current Directions in Psychological Science, 20(1), 63-67.