Pembangunan sosial adalah suatu proses dimana sektor publik dan / atau swasta berusaha untuk menyamakan kondisi ekonomi dan sosial penduduk suatu negara.
Pencarian kualitas hidup harus memperhatikan unsur-unsur seperti: keadilan, kebebasan, kesetaraan, demokrasi , solidaritas ; yang memungkinkan kemungkinan realisasi diri orang-orang dalam suatu komunitas.
Alasan utama negara mencari kesetaraan adalah karena memungkinkan kemakmuran dengan mencapai peluang yang sama.
Kondisi yang diperlukan untuk adanya pembangunan sosial
Perlu adanya data yang memungkinkan kita untuk mengetahui ada atau tidaknya pembangunan sosial, oleh karena itu di tingkat internasional dianalisis variabel dan indikator yang memungkinkan untuk mengetahui dan mengukur tingkat kemiskinan yang dimiliki masing-masing negara, serta tingkat sosialnya. dampak dan risiko yang diantisipasi di masa depan. Dalam pengertian ini, ada organisasi internasional seperti Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang menetapkan standar yang dianggap sebagai “tujuan sosial yang diinginkan”.
Pembangunan mempertimbangkan perubahan kualitatif dalam kondisi kehidupan suatu populasi. Untuk itu, keberadaan pertumbuhan ekonomi yang inklusif merupakan syarat mutlak untuk berkontribusi dalam pembangunan sosial.
Sektor pemerintah setiap negara memainkan peran yang menentukan dalam mencapai pembangunan sosial, karena memerlukan perumusan kebijakan regulasi, program pembiayaan, dan partisipasi internasional.
Contoh perkembangan sosial
Beberapa program yang berfokus pada pengembangan sosial adalah:
- Mengurangi kerawanan pangan .
- Program penyediaan air dan sanitasi.
- Pembiayaan untuk proyek mikro yang dikelola oleh masyarakat adat.
- Pelibatan penduduk dalam pelayanan kesehatan.
- Memastikan kehadiran di sekolah pada tingkat dasar seluruh penduduk, melalui proyek infrastruktur yang memungkinkan penduduk berkomunikasi dengan masyarakat lainnya.
- Pencegahan tindakan kekerasan terhadap minoritas sebagian penduduk.
- Pemukiman kembali penduduk migran atau pengungsi, dalam menghadapi bencana alam dan yang disebabkan oleh aktivitas manusia atau konflik bersenjata.
- Akses ke kemungkinan pembiayaan untuk seluruh populasi.
- Inklusi penyandang disabilitas, dalam konteks produktif suatu negara.
Negara terbelakang