Kedaulatan rakyat adalah caral kedaulatan di mana rakyat adalah pemilik otoritas yang ada di wilayah tertentu dan secara sah mengatur nasibnya di bidang-bidang seperti ekonomi, undang-undang atau politik.
Ini tentang pembaruan kedaulatan nasional yang memberikan kekuasaan penuh kepada warga negara. Dengan cara ini, kedaulatan rakyat menetapkan bahwa rakyat bertanggung jawab atas pengambilan keputusan dan komposisi organ kekuasaan dengan tingkat perwakilan sukarela tertentu.
Yang paling umum adalah bahwa hal di atas terjadi dalam lingkungan sosial yang demokratis, di mana warga negara sepenuhnya mampu mengatur masyarakat mereka melalui hak pilih universal dan pembentukan entitas hukum, sosial, politik dan ekonomi yang membela kepentingan mereka.
Melalui sistem pemungutan suara, rakyat akan memilih wakil-wakil politik mereka yang sah, sambil mengadopsi langkah-langkah lain yang bervariasi melalui unsur-unsur elektif seperti referendum.
Asal usul konsep kedaulatan rakyat
Kelahiran jenis kedaulatan ini terletak pada periode Pencerahan, bertepatan dengan perkembangan dan perluasan kelas sosial borjuasi dan perubahan rezim lama setelah feodalisme dan absolutisme.
Gerakan sosial dan politik seperti Revolusi Prancis menjadi dasar bagi para penulis seperti Hobbes, Locke atau Rousseau untuk mengembangkan teori-teori baru tentang kemungkinan bahwa ada orang-orang tanpa kekuatan absolut dan dengan kemampuan untuk memilih dan memantau penguasa mereka sendiri.
Ciri-ciri utama kedaulatan rakyat
Agar kedaulatan berada di tangan rakyat, serangkaian kondisi harus ada:
- Semua kekuatan publik berasal dari warga negara, diwakili dalam tokoh-tokoh negara yang dipilih secara demokratis
- Keberadaannya harus didukung melalui dokumen resmi, seperti konstitusi atau undang-undang hak.
- Jika rakyat menganggap bahwa pemerintahnya tidak membela kepentingannya dengan benar, mereka memiliki kekuatan untuk membubarkan dan menggantikannya.
- Harus ada pemisahan dan kemandirian dari setiap kekuatan yang ada di negara ini. Artinya, pembagian kekuasaan
- Seperti yang ditunjukkan sebelumnya, itu harus diatur dalam lingkungan yang sepenuhnya demokratis yang menjamin kebebasan individu untuk organisasi kolektif.